Dokumen

Peraturan Mengenai Transportasi


Jakarta - Kementerian Perhubungan akhirnya telah merampungkan payung hukum baru terkait eksistensi angkutan umum berbasis teknologi informasi.

Aturan tersebut ditelurkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Dimana pada Bab IV tertuang pembahasan tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum dengan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi.

Aturan ini sendiri sudah dapat dilihat di situs Dephub.go.id dan sudah diteken oleh Kepala Biro Hukum Kemenhub Sri Lestari Rahayu. Di atasnya terdapat kolom untuk Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang siap ditandatangani.

Berikut sejumlah pasal yang diatur Permenhub nomor 36 tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum dengan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi:

BAB IV

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM DENGAN APLIKASI

BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

(1)  Untuk meningkatkan kemudahan pemesanan pelayanan jasa angkutan orang tidak dalam trayek, Perusahaan Angkutan Umum dapat menggunakan aplikasi berbasis Teknologi Informasi.

(2)  Untuk meningkatkan kemudahan pembayaran pelayanan jasa angkutan orang tidak dalam trayek, Perusahaan Angkutan Umum dapat melakukan pembayaran secara tunai atau menggunakan aplikasi berbasis Teknologi Informasi.

(3)  Penggunaan aplikasi berbasis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan perusahaan/lembaga penyedia aplikasi berbasis Teknologi Informasi yang berbadan hukum Indonesia.

(4)  Tata cara Penggunaan aplikasi berbasis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mengikuti ketentuan di bidang informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang — undangan.

Pasal 41

(1)  Perusahaan/Lembaga penyedia aplikasi berbasis Teknologi Informasi yang memfasilitasi dalam pemberian pelayanan angkutan orang wajib bekerjasama dengan Perusahaan Angkutan Umum yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan.

(2)  Perusahaan/Lembaga penyedia aplikasi berbasis Teknologi Informasi yang memfasilitasi dalam pemberian pelayanan angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum.

(3)  Tindakan sebagai penyelenggara angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:

a.menetapkan tarif dan memungut bayaran;

b.merekrut pengemudi;dan

c.menentukan besaran penghasilan pengemudi.

(4)  Perusahaan/Lembaga penyedia aplikasi berbasis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal meliputi:

a.profil perusahaan penyedia jasa aplikasi berbasis internet;

b.memberikan akses monitoring operasional pelayanan;

c.data seluruh perusahaan angkutan umum yang bekerjasama;

d.data seluruh kendaraan dan pengemudi;

e.layanan pelanggan berupa telepon, email, dan alamat kantor penyedia aplikasi berbasis Teknologi Informasi.

Pasal 42

Dalam hal Perusahaan/Lembaga penyedia aplikasi berbasis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 melakukan usaha di bidang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, wajib mengikuti ketentuan di bidang pengusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23.

Sementara untuk Pasal 21, 22 dan 23 berikut isinya:

Pasal 21

(1)  Untuk menyelenggarakan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dengan Kendaraan Bermotor Umum, Perusahaan Angkutan Umum wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.

(2)  Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 22

(1)  Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)  Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:

a.Badan usaha milik negara;

b.Badan usaha milik daerah;

c.Perseroan terbatas; atau

d.Koperasi.

Pasal 23

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan dengan dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama perusahaan dan surat tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;

b. memiliki tempat penyimpanan kendaraan (pool); menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain;

d. mempekerjakan pengemudi yang memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Umum sesuai golongan kendaraan.